Dua Metode HIV/AIDS Dinilai Efektif

www.jurnas.com
Jakarta | Rabu, 5 Oct 2011
Sapariah

KOMISI Penanggulangan AIDS (KPA) Jakarta, sejak dua tahun ini menjalankan program pencegahan HIV/AIDS melalui transmisi seks (PMTS) dan pemulihan adiksi berbasis masyarakat (PABM). Sekretaris KPA Jakarta Rohana Manggala dalam jumpa pers di Yogyakarta, Selasa (4/10) mengatakan, dalam menurunkan infeksi HIV dengan dau program itu yang menekankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku. "Hasil yang dicapai signifikan," katanya.

Berdasarkan estimasi data The Asian Epidemic Model, jika masyarakat tidak ada perubahan perilaku, infeksi HIV di Jakarta 2010 diperkirakan mencapai 36 ribu kasus. Setelah gencar melakukan PMTS, PABM dan penanggulangan komprehensif, hingga akhir 2010 angka ini bisa ditekan hingga 9.784 kasus. Jumlah itu dengan rincian 4.827 AIDS dan 4.957 HIV. Infeksi baru sebesar 1.288.

Rohana mengatakan, target perubahan perilaku masyarakat paling utama. Tentu, dengan terus menjaga kesehatan mereka terinfeksi HIV ataupun para orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan terapi biomedis. "Karena menekankan perubahan perilaku, pelaksanaan dua program ini sangat membutuhan kerja sama masyarakat dan para pemangku kepentingan," ujar dia.

Dia mengungkapkan, alasan KPA Jakarta memilih PMTS dan PABM karena penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa diselesaikan sendiri oleh KPA. Untuk itu, peran masyarakat dan para pemangku kepentingan sangat diperlukan. Upaya PMTS antara lain, dengan pendekatan terintegrasi pada populasi kunci di tempat-tempat hiburan. Caranya, dengan pemutusan mata rantai penularan HIV melalui hubungan seks berisiko dengan intervensi struktural.

Sedangkan PABM, dengan membentuk wadah-wadah atau satuan tugas atau satuan pelaksana di kelurahan dengan fokus menanggulangi HIV melalui adiksi berbasis masyarakat. "Saat ini, disusun Peraturan Gubernur tentang Pedoman PABM di Jakarta."

PABM adalah program rawatan pemulihan adiksi, terutama jenis napza suntik dengan model bio-psiko-sosial. Peran dan fungsi masyarakat meliputi program dan keterlibatan sekitar proses rawatan dan edukasi.

Sementara itu, Kabupaten Merauke, menganggarkan dana Rp1 miliar untuk penanggulangan HIV. Wakil Bupati Merauke, Sunarjo mengatakan, dana sebesar itu, belum cukup. Kini, di RSUD Merauke, harus merawat sekitar 900 orang untuk terapi rutin obat ARV dan merawat intensif pasien AIDS. "Karena gentingnya persoalan HIV, maaf entah melanggar HAM atau tidak, kita perintahkan pada setiap PNS, untuk tes HIV."

Dengan begitu Pemkab Merauke berharap masyarakat umum terdorong tes HIV. Salah satu masalah serius Merauke dalam menanggulangi HIV adalah soal pelintas batas. "Papua Nugini juga memiliki kasus HIV tinggi, laju pelintas batas warga Papua Nugini yang ke Merauke sangat besar," ucap Sunarjo.

Untuk itu, dia berharap Menteri Kehatan Endang Rahayu Sedyaningsinsih, dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional membantu memecahkan masalah ini. n Sapariah S
close

Bookmark and Share

Berita Lainnya